Sekilas saya membaca cepat PMA yang baru ini (No. 8 tahun 2018 tentang penyelenggaraan ibadah umrah) ada beberapa hal yang menarik. Download
1. Pengajuan izin PPIU harus diaudit dengan hasil wajar tanpa pengecualian.
Ini bentuk kemenag semakin memperhatikan management keuangan dari Travel.
2. Jarak maksimal penginapan di Makkah 1 kilometer dan Madinah di Markaziyah. Jika lebih dari ketentuan ini harus menyediakan transportasi.
Kemenag akan membatasi paket umrah backpacker yang memang kadang kurang manusiawi.
3. Kamar jamaah maksimal berisi 4 bed. Ini agak sulit karena banyak hotel berbintang 4 sekalipun menyediakan kamar dengan 5 bed.
4. Asuransi bagi perjalanan jama’ah dan petugas akan diperketat.
5. I’d card jamaah berisi Nama Lengkap, Nomor Paspor, Kontak Perwakilan Travel di Saudi, nama Muasasah, nama hotel.
6. Nama perwakilan travel di Arab Saudi supaya didaftarkan di Konsukat Jenderal RI di Jeddah.
7. PPIU membuat laporan keberangkatan dan kepulangan setiap ada paket keberangkatan.
8. Meminjamkan izin PPIU kepada travel yang belum berizin beresiko dicabut izinnya.
9. Tegas dilarang sistem penjualan paket umrah dengan pola berjenjang, ponzi dan investasi.
10. Travel hanya boleh menerima pendaftaran maksimal 6 bulan sebelum keberangkatan. Dan setelah ada pelunasan, jamaah tidak boleh menunggu lebih dari 3 bulan.
Secara umum dari 50 pasal yang dikeluarkan Menteri Agama melalui PMA ini akan semakin melindungi hak jamaah dan menuntut Travel untuk lebih profesional dalam melayani para jamaah.
Rafiq Jauhary
Pembimbing Ibadah Haji dan Umrah
rafiqjauhary 